"Dari Pemprov juga cukup banyak tapi masih level kepala dinas atau kepala seksi di sana atau PNS di Pemprov. Tentu saja kami memandang perlu memeriksa kepala daerahnya, baik itu mantan gubernur ataupun mantan wakil Gubernur," kata Febri.
Saat menjabat sebagai wagub Jabar, Deddy Mizwar hanya merekomendasikan izin 84,6 hektare lahan untuk proyek Meikarta. Dia beralasan rekomendasi yang dikekuarkan telah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan.
Febri juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa kepala daerah lainnya seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai saksi terkait perkara ini.
Dalam perkara ini KPK menduga ada suap soal perizinan dalam fase pertama 84 hektare dari tiga fase dengan total 774 hektare lahan proyek.
KPK menduga Bupati Neneng dan kawan-kawan telah menerima fee fase pertama sejumlah Rp13 miliar, tetapi terealisasi hanya sebesar Rp7 miliar melalui sejumlah kepada dinas. Uang tersebut diduga diberikan dari pihak Lippo Group yakni Billy Sindoro bersama sejumlah konsultan Lippo Group.