JAKARTA, iNews.id- Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) akan mengoordinasikan aparat penegak hukum (APH) terkait pengusutan dugaan penyelewengan anggaran dalam otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Pengusutan akan dilakukan tiga lembaga penegak hukum.
"Nanti akan ada semacam pengarahan dari beliau (Mahfud MD), bahwa pengusutan korupsi terkait otsus harus dijalankan oleh tiga lembaga: Polri, kita (Kejagung) sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono di Jakarta, Kamis (25/2/2021).
Ali mengatakan pengusutan tidak hanya dilakukan di Papua tapi juga di Aceh. Penyelidikan di Aceh bakal dilakukan atas permintaan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) saat rapat dengar pendapat (RDP).
Meski begitu Ali menyebut masih menunggu arahan Mahfud. Menkopolhukam disebut akan mengoordinasikan langkah-langkah yang akan dilakukan tiga APH tersebut.
"Nah kita nanti menilai apakah betul itu korupsi atau kesalahan administrasi kita belum tahu," ujar Ali.
Sebelumnya, Polri mengendus dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana anggaran Otsus Papua dan Papua Barat senilai Rp126 triliun. Penyelewengan dilakukan mulai dari pemborosan penggunaan anggaran hingga mark up pengadaan sejumlah fasilitas umum.
"Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," kata Baintelkam Polri, Brigjen Achmad Kartiko, Rabu (17/2/2021).
Penyelewengan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga terjadi pemborosan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat. Kartiko menyebut juga terjadi mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua.