"Tetapi untuk yang calon lain yang nonpetahana kami tidak bisa menegur. Dalam konteks apa? Itu bukan wewenang kami. Tugas kami menegur yang disumpah dan berjanji memimpin daerah. Itu yang bisa kami lakukan," tuturnya.
Akmal mendorong Bawaslu tegas terhadap para calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke kantor KPUD. Dia mengatakan aturan terkait protokol kesehatan wajib dijalankan para calon kepala daerah sebagaimana yang diatur di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
"Nah, ketika itu terjadi kami dorong Bawaslu tegas. Harus berani memberikan teguran. Kalau pemerintah ikut-ikutan nanti dibilang pemerintah mengintervensi penyelenggara," katanya.