Bima mencontohkan sejumlah persoalan kepala daerah yang menjadi sorotan publik seperti, Bupati Indramayu Lucky Hakim yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.
Kemudian, Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif PBB sampai 250 persen hingga Wali Kota Prabumulih Arlan yang memecat kepala sekolah.
"Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," ujar Bima.