JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengalihkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA). Draf regulasi tersebut telah selesai disusun dan akan memasuki tahap harmonisasi sebelum ditetapkan.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengatakan, penyusunan draf Perpres telah melalui konsultasi dengan berbagai instansi terkait. Proses selanjutnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan sebelum regulasi ditetapkan.
“Progresnya sudah ada konsultasi semuanya dan draftnya sudah ada dan sekarang menuju proses selanjutnya yang kita mau harmonisasi. Nanti setelah harmonisasi baru penetapan,” ujar Robert dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).
Pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak ke MA merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 25 Mei 2023. Kebijakan ini bertujuan memperkuat independensi dan objektivitas peradilan dalam menangani sengketa perpajakan.
Sebelumnya, pembinaan Pengadilan Pajak berada di bawah Kemenkeu. Padahal, kementerian tersebut juga menaungi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang keputusan atau produk hukumnya dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Pajak.