Selain revisi KUHAP, ada juga RUU Narkotika dan Psikotropika serta RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
RUU keempat yakni RUU Jaminan Benda Bergerak yang kini dalam tahap harmonisasi.
Pada April-Juni 2025, Kemenkum telah menyelesaikan 3.422 proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, dari total 3.623 permohonan harmonisasi.
"Proses harmonisasi ini dilakukan bagi peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, yaitu bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, imigrasi, pemasyarakatan, komunikasi, informasi, digitalisasi dan peradilan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang perekonomian, serta rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," ujarnya.