JAKARTA, iNews.id - Kementerian Hukum (Kemenkum) melaporkan terdapat empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas nasional. Salah satunya adalah RUU KUHAP.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat menyampaikan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025.
"Di bidang peraturan perundang-undangan, Kemenkum tengah menyiapkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas nasional," kata Supratman di Cinere, Depok, Selasa (29/7/2025).
Dalam kurun waktu triwulan II, RUU KUHAP berada dalam tahap penyusunan daftar inventaris masalah (DIM). Pada bulan Juli, telah dilaksanakan pembahasan DIM bersama DPR.
“Kita memerlukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu, karena adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia,” ujarnya.