Kepala Daerah Belum 40 Tahun Jadi Capres-Cawapres, Partai Perindo: MK Jadi Alat Politik

Widya Michella
Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng (tengah) menyebut MK menjadi alat politik usai mengabulkan kepala daerah belum 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. (Foto: Widya Michella)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menyebut Mahkamah Konstitusi kini menjadi alat politik. Hal itu usai MK mengabulkan kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres.

"MK dulunya dia penjaga konstitusi, sekarang MK seperti masuk dalam lingkaran politik, degradasi menjadi mahkamah keluarga atau alat politik," kata Yusuf dalam Dialog TPWR yang disiarkan di SINDOnews TV, Senin (16/10/2023).

Putusan ini, menurutnya, juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena MK akan dituduh mencoba untuk membuka jalan hadirnya dinasti politik. 

"Sepertinya kesimpulan terbenarkan peristiwa ini Pak Jokowi gagal keinginan memperpanjang jabatan, tambah periode, sekarang mewariskan ke anaknya. Jelas kerugian bagi MK karena lihat saja suara publik, kepercayaan ke MK terdegradasi dipresentasikan kepada mahkamah keluarga atau Mahkamah kardus," ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, Partai Perindo meyakini hal ini tidak akan berdampak negatif terhadap citra Ganjar Pranowo yang diusung sebagai capres pada Pilpres 2024. Justru, menurutnya, citra Presiden Jokowi yang akan tergerus karena peristiwa itu. 

"Kita ini partai pendukung Pak Jokowi, sayang saja seperti sedang membunuh citra Pak Jokowi sendiri padahal penting. Akan mendelegitimasi, jadinya terdegradasi karena hanya menginginkan putranya capres kalau terbukti," ucapnya.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Buletin
16 jam lalu

Darurat Banjir dan Longsor di Sumut, Bobby Minta Keselamatan Masyarakat Jadi yang Utama

Nasional
3 hari lalu

 John Richard Banua Resmi Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, Siap Majukan Partai Perindo

Nasional
3 hari lalu

Perindo Resmi Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua

Nasional
4 hari lalu

Kemendagri Terima 737 Aduan Kinerja Kepala Daerah, Termasuk soal Bupati Pati Sudewo

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal