Dia menilai situasi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera disiasati. Dia menekankan pentingnya merumuskan mekanisme yang mampu menekan praktik politik uang dalam pilkada agar tak terus berulang.
"Mekanisme-mekanisme ini yang mungkin perlu kita pikirkan ke depannya agar dalam pilkada, money buying atau vote buying ini tidak tinggi. Nah, itu tentu harus kami susun dalam revisi Undang-Undang Pilkada," kata Dede.
Sebelumnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK. Mulai dari Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan terakhir Bupati Bekasi Ade Kuswara.