Richard juga menuturkan, pengawasan perbatasan tersebut juga menitikberatkan pada sinergi TNI dan masyarakat atas pengawasan praktik kriminal lintas negara. Adapun kriminal lintas negara yang dimaksud, Richard menyebutkan seperti pengamanan pelintas batas ilegal, mewaspadai penyelundupan narkoba antar negara, eksodus masyarakat PNG, penjual senjata api ilegal dan kegiatan ilegal lainnya.
"Kita antisipasi dengan cara melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, seperti Pengobatan Masyarakat, menjadi guru, berkebun dan lain-lainnya," kata Richard.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis (11/1/2024) berjanji untuk menindak pelanggaran hukum setelah 16 orang tewas dalam kerusuhan di dua kota terbesar di negara tersebut.
Kekerasan pecah di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby, pada Rabu malam setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes terhadap pemerintah.
Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menggeledah toko-toko.