Selain itu, dia menjelaskan adanya presidential threshold partai politik yang memperoleh kursi kecil di DPR atau di bawah 20 persen, pasti tidak berdaya di hadapan partai politik besar, terkait keputusan tentang calon yang akan diusung.
"Pilihannya hanya satu merapat atau bergabung," katanya.
Jawaban pertanyaan ketiga, menurut dia, sistem presidential threshold justru memperlemah demokrasi dan presidensiil. Karena partai politik besar dan gabungan parpol menjadi pendukung presiden terpilih.
"Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Termasuk terhadap Perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah," katanya.