“Diperlukan juga reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan agar lembaga terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup,” kata Puan.
Dia juga mendorong masyarakat sipil dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini penting demi mencegah dominasi informasi oleh pelaku industri.
Puan juga berpandangan perlu adanya evaluasi terkait distribusi beras yang dilakukan selama ini.
"Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi beras nasional, termasuk peran BUMN dan mitra swasta agar berpihak pada konsumen dan petani. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen melalui edukasi publik yang berkelanjutan," kata Puan.
Menurutnya, kedaulatan pangan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak beras diproduksi. Puan mengatakan hal itu juga tergambar dari bagaimana rakyat mendapatkan haknya secara adil.
“Ini soal keadilan ekonomi. Ini soal martabat rakyat. DPR RI akan terus mengawal agar reformasi sistem pangan benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat,” tutupnya.