Ketua KPK : Jangan Korupsi, kalau Ketangkap Sanksi Sosialnya Berat

Arie Dwi Satrio
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kepala daerah agar tidak korupsi (Foto tangkapan layar).

Dia berpandangan Indonesia saat ini sedang mengalami empat persoalan kebangsaan yaitu, bencana alam dan pandemi Covid-19, terorisme dan radikalisme, serta narkotika. Tapi, kata dia, korupsi saat ini ternyata lebih membahayakan karena merampas hak rakyat.

Menurut Firli, korupsi bisa membuat kualitas kesehatan, pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan. "Jadi korupsi itu kejahatan melawan kemanusiaan," kata Firli.

Firli membeberkan tujuh indikator pembangunan nasional yang juga sebagai patokan ada tidaknya korupsi di suatu daerah. Tujuh indikator itu yakni, angka kemiskinan; angka pengangguran; angka kematian ibu melahirkan; angka kematian bayi; indeks pembangunan manusia; angka pendapatan per kapita; dan angka gini ratio.

"Indikator pembangunan nasional itu bisa dicapai, bisa diselesaikan kalau tidak ada korupsi," ucapnya.

Sebagai salah satu cara untuk mencegah korupsi di daerah, KPK bersama Kemendagri dan BPKP akan mengawasi rasuah di daerah, khususnya Banten, dengan menggunakan sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP) mulai tahun 2022.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
Nasional
2 jam lalu

KPK Ungkap Penyelidikan Dugaan Korupsi di BPKH Berbeda dengan Kasus Kouta Haji

Nasional
3 jam lalu

Breaking News: KPK Usut Dugaan Korupsi di BPKH

Nasional
5 jam lalu

Eks Direktur Kemenag Rampung Diperiksa KPK terkait Kasus Kuota Haji, Dicecar Apa?

Nasional
8 jam lalu

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal