Ia turut menyinggung pernyataan Rais Aam PBNU pada peringatan Harlah NU di Senayan, 31 Januari 2025, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membantu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dalam pengelolaan tambang, termasuk dengan memberikan kewenangan penuh beserta mekanisme pengamanannya.
Yang paling disesalkan, lanjut Gus Aiz, upaya penyelesaian konflik justru ditempuh melalui cara-cara politik kotor dan konspiratif yang menabrak konstitusi organisasi. Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya kontraproduktif, tetapi juga merusak marwah NU dan berpotensi menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.
“Cara-cara seperti ini berbahaya bagi masa depan organisasi dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apa pun,” katanya.