Bonatua menyebut, dalam permohonannya meminta sejumlah dokumen terkait ijazah Jokowi, ANRI memang mengakui tidak pernah menguasai dokumen tersebut. Namun, pengakuan dalam persidangan KIP itulah yang sebenarnya dia inginkan.
"Saya hanya butuh pernyataan tercatat di Komisi Informasi Pusat atau lembaga negara bahwa ANRI tidak menguasai dan sudah ada pengakuan dari KPU sendiri, waktu itu dipanggil saksi," katanya.
Dengan demikian, lanjut Bonatua, putusan ini menjadi landasan baru untuk membuat laporan terkait dugaan tindak pidana kearsipan oleh ANRI.