Seperti dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, sejumlah perwira memboikot upacara pelantikan Bambang Utoyo. Barisan Musik Angkatan Perang juga tidak dihadirkan.
Para perwira yang menolak penunjukan itu mendesak agar pelantikan Bambang Utoyo dibatalkan.
Meski mendapat penolakan, pelantikan tetap berlangsung meskipun tanpa kelengkapan tata upacara militer seperti biasanya. Lagu Indonesia Raya tetap dikumandangkan dengan iringan Barisan Musik Pemadam Kebakaran (Damkar) karena barisan musik TNI tidak hadir.
Perselisihan ternyata tidak berakhir setelah pelantikan. Bambang Utoyo bahkan tidak diizinkan memasuki Markas Besar Angkatan Darat. Peristiwa tersebut berujung pada munculnya mosi Zainal Baharuddin yang turut menjatuhkan Kabinet Ali Sastroamidjojo.
Kabinet pengganti yang dipimpin Burhanuddin Harahap juga menghadapi tekanan terkait konflik di tubuh TNI tersebut. Kabinet Burhanuddin Harahap akhirnya kembali menunjuk Nasution sebagai KSAD pada 1 November 1955. Nasution juga memperoleh kenaikan pangkat menjadi Jenderal Mayor.