Untuk mengatasi perselisihan yang terus berlanjut, Nasution kemudian memperkenalkan konsep Front Lebar atau Jalan Tengah. Gagasan tersebut menegaskan TNI tidak akan berupaya merebut kekuasaan, tetapi tetap berperan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Kita tidak menginginkan dan kita tidak akan menjiplak situasi di beberapa negara Amerika Latin, di mana tentara bertindak sebagai satu kekuatan politik langsung,” kata Nasution di hadapan taruna Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah, pada Desember 1958.
“Demikian pula, kita tidak akan meniru model Eropa Barat, di mana tentara merupakan alat mati dari pemerintah, atau contoh dari Eropa Timur,” ujar Nasution.
Seiring waktu, Soekarno dan Nasution mulai memahami kepentingan masing-masing dan menemukan titik temu. Soekarno menyadari tentara memiliki peran penting dalam mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan Republik Indonesia.
Sementara itu, keinginan Nasution yang sebelumnya disuarakan pada 17 Oktober 1952 akhirnya menemukan jalannya pada 1959. Pada tahun tersebut, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membuka jalan bagi penerapan Demokrasi Terpimpin.