Fenomena ini marak dalam ekosistem bisnis dan politik Indonesia, sebagaimana dijelaskan Olson dalam bukunya, The Logic of Collective Action. Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas.
Sementara itu, kepentingan masyarakat umum diabaikan. Karena tidak ada checks and balances yang memadai, praktik rent-seeking tersebut sulit dicegah karena akses terhadap kekuasaan dan proses kebijakan berlangsung secara tertutup.
Mengapa program yang baik bisa berubah menjadi sumber rente? Awal mulanya jelas berasal dari kekuasaan, dimulai dari sentralisasi kekuasaan, melemahnya pengawasan karena tidak adanya checks and balances, masuknya broker politik, hingga normalisasi praktik rent-seeking dan korupsi.
Karena itu, solusi utama bukan sekadar mengganti atau memenjarakan orang, melainkan membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah diwujudkan, dan akuntabilitas menjadi budaya (getting institutions right).