Ardi juga menyoroti gradasi tindak pidana ekonomi yang penanganannya dilakukan secara khusus oleh Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dalam rancangan perppu itu.
"Mengesankan seluruh tindak pidana yang diatur dalam UU yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi, penanganannya dilakukan oleh satgas," tutur dia.
Dia memandang satgas seharusnya bersifat teknis dan adhoc sebagai bagian dari unit utama yang diberikan mandat khusus. Dia menyatakan tidak seharusnya satgas diatur pada level undang-undang yang berisiko melampui wewenang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas),Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak berencana menerbitkan perppu untuk pemberantasan tindak pidana ekonomi dan pemilihan perekonomian negara. Yusril mengatakan kepastian ini diperoleh setelah dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Tadi juga saya koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, memang tidak ada rencana untuk menerbitkan Perppu terkait dengan masalah ekonomi seperti yang banyak diberitakan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).