Menurut Meutya, informasi mengenai karhutla justru penting bagi pemerintah untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah, kata dia, juga turut menyebarluaskan informasi terkait karhutla melalui kanal media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi publik.
“Informasi terkait karhutla juga sangat penting bagi kami di pemerintahan untuk membantu kami dalam masukan penanganan. Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” ujarnya.
Terkait dugaan pembatasan distribusi konten akibat algoritma dan penerapan community guidelines oleh platform, Meutya menyatakan Komdigi terus mendorong akuntabilitas serta transparansi algoritma perusahaan teknologi.
Ia menilai pengguna media sosial seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan informasi yang ingin mereka lihat dan konsumsi, bukan dibatasi secara sepihak oleh perusahaan teknologi.