JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP hari ini, Senin (3/2/2025). Rapat bakal membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024.
Sebab, kepala daerah non-sengketa batal dilantik pada 6 Februari 2025 imbas Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penanganan PHPU Pilkada 2024. Dengan demikian, pemerintah kembali menyesuaikan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.
"Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 Februari 2025," kata Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Jumat (31/1/2025).
Dia mengaku senang jika pelantikan kepala daerah yang tidak beperkara maupun beperkara namun ditolak karena dissimisal bisa dilaksanakan berbarengan. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang mengisyaratkan pilkada Serentak harus juga dibarengi adanya pelantikan serentak.
"Tetapi bagaimana keputusannya, kita tunggu Senin, 3 Februari 2025 di RDP Komisi II DPR," ucapnya.