Riyono mengatakan, keberadaan program SPHP penting untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus daya beli masyarakat, terutama di wilayah perdesaan dan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Dia menilai, dugaan penyalahgunaan mekanisme KLIK SPHP oleh oknum menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan internal. Karena itu, Riyono meminta Bapanas dan Bulog mengevaluasi sistem pengelolaan serta memperkuat pengawasan hingga titik penyaluran.
“Pengambilan yang sehari dua ton dan dibatasi dengan jelas, tetapi kenapa bisa bobol? Lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa evaluasi sistem serta model pengelolaan SPHP wajib dilakukan oleh Bapanas dan Bulog,” tuturnya.
Dugaan penyimpangan sebanyak 600 ton beras SPHP tersebut disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hampir Rp2,7 miliar. Angka itu dihitung berdasarkan asumsi keuntungan yang diambil sebesar Rp4.500 per kilogram (kg).
Modus penyimpangan melalui pengoplosan dan pengemasan ulang atau repacking dinilai sebagai praktik yang semestinya dapat dideteksi lebih awal apabila pengawasan berjalan ketat.
“Pengawasan internal harus diperkuat. Pendekatan teknologi dalam pengelolaan SPHP harus memastikan penyaluran sampai ke titik aman dan mampu mendeteksi dini penyimpangan,” ucap Riyono.