JAKARTA, iNews.id - Komisi VI DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Nantinya, menteri-wakil menteri (wamen) tidak bisa lagi merangkap jabatan sebagai komisaris.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade penghapusan rangkap jabatan itu telah disepakati bersama pemerintah.
"Di Undang-Undang ini sepakat tadi bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap menteri dan wamen," kata Andre dikutip Jumat (26/9/2025).
Diketahui, rangkap jabatan ini sebagai tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan plat merah.
Selain itu, RUU BUMN juga merevisi aturan yang menyebut bahwa pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Revisi ini juga sebagai respons atas adanya masukan dari masyarakat.