JAKARTA, iNews.id - Komisi VII DPR menyoroti wacana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi dengan tujuan agar bantuan yang digelontorkan tepat sasaran. Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan wacana tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran.
"Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Senin (15/7/2024).
Eddy menjelaskan, wacana ini sebenarnya sudah didorong oleh Komisi VII sejak tiga tahun lalu. Sebab DPR menilai ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi selama ini.
Hal ini mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi yang justru ikut menikmati.
"Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat. Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80% pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak," jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat III tersebut.
Menurut Eddy, pemerintah harus satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan.
“Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan ‘pembatasan BBM bersubsidi’ ini secara baik kepada publik agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi. Jangan bikin resah rakyat,” pesan Eddy.
“Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi,” imbuhnya.
Eddy pun menegaskan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah.
"Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok," ucap Eddy.