Selain itu, sebanyak 2.922 calon penumpang ditunda keberangkatannya karena diduga terindikasi TPPO, terdiri atas 1.903 orang pada 2025 dan 1.019 orang pada 2026. Penegakan hukum juga dilakukan melalui penyelesaian 5 perkara Pro Justitia dan 3 Tindakan Administratif Keimigrasian.
Galih turut menyampaikan capaian internasional yang diraih Imigrasi Soekarno-Hatta dengan masuk dalam Top 10 Best Airport Immigration Services pada ajang Skytrax World Airport Awards 2025 dan 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.
"Capaian Imigrasi Soekamo-Hatta yang masuk dalam 10 besar pelayanan keimigrasian terbaik dunia versi Skytrax merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Semangat Imigrasi untuk Rakyat juga harus benar benar diwujudkan melalui pelayanan yang berdampak dan kolaborasi yang kuat. Imigrasi adalah penjaga Indonesia, yang menjaga marwah negara melalui pelayanan dan pelaksanaan tugas keimigrasian," ujar Willy.
Komisi XIII DPR RI juga mendorong penguatan sistem pencegahan TPPO dan TPPM yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui pemanfaatan data permohonan paspor, profiling, penerbangan dan perlintasan, informasi intelijen, serta tindak lanjut penegakan hukum.
Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta juga didorong memperkuat perannya sebagai benteng terakhir pencegahan TPPO melalui deteksi dini, pemeriksaan terhadap penumpang berisiko, serta tindak lanjut atas penundaan keberangkatan.
"Dorongan Komisi XIII DPR RI menjadi penguatan bagi kami untuk terus meningkatkan pencegahan TPPO, kualitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum agar masyarakat memperoleh perlindungan, kemudahan, serta kepastian hukum," ujar Galih.
Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keamanan dan kedaulatan negara. Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat Imigrasi untuk Rakyat.