Dia terus mengingatkan agar pelayanan kesehatan bagi pemegang KIS tidak dipersulit.
Bahkan selama pandemi Covid-19, layanan KIS tetap berjalan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah melakukan berbagai inovasi dalam layanan kesehatan, termasuk memperluas akses digital agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Jokowi menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan.
Jokowi juga sering bersilaturahmi dengan penerima manfaat KIS untuk memastikan mereka terlindungi dalam program JKN. Dalam pertemuan di Blora, dia menekankan pentingnya keberadaan KIS bagi masyarakat. "KIS dan BPJS sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya, 23 Januari 2024.
Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi terus memastikan program KIS bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024, dia mengungkapkan negara telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp361 triliun untuk KIS. Anggaran ini mencakup lebih dari 92 juta peserta setiap tahunnya.
"Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) per tahun, mulai usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Jokowi.