JAKARTA, iNews.id - Ketidakpastian hukum dan tata kelola pertanahan dinilai dapat menghambat investasi, pembangunan, hingga penciptaan lapangan kerja. Tanah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi justru berpotensi terbengkalai akibat konflik kepemilikan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda mengatakan, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya alam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan jika akses terhadap sumber daya produktif hanya dikuasai kelompok tertentu.
Dia juga mengkritik anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan memberikan efek menetes ke bawah atau trickle-down effect.
“Trickle-down effect itu tidak terjadi begitu saja. Ketika penguasaan tanah dan sumber daya alam terkonsentrasi, masyarakat yang berada di bawah justru semakin sulit mendapatkan akses terhadap aset produktif,” ujar Nailul dalam diskusi 'Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).
Nailul menilai reforma agraria tidak cukup hanya dilakukan melalui pembagian sertifikat tanah. Kepastian legalitas kepemilikan perlu disertai pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, pendampingan dan dukungan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.