"Transparansi pengadaan sepertinya sangat minim. Sehingga kejadian seperti yang kemarin heboh itu, masalah mobil pick up. Nah, ini menjadi fokus kita juga agar akuntabilitas proses pengadaan bisa ditingkatkan," tutur dia.
Sementara itu, Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri Kombes Hardi Dinata memaparkan sejumlah titik rawan kebocoran dalam program MBG.
Pihaknya melakukan mitigasi menggunakan metode corruption risk assessment (CRA) dengan menguji aspek kepatuhan, pelaksanaan, administrasi, dan potensi korupsi.
Hardi menyebut titik krusial program MBG berada pada level operasional dan administrasi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu potensi penyimpangan yang diwaspadai yakni praktik monopoli pengadaan bahan makanan.
"Yang harus diwaspadai terhadap operasional MBG adalah adanya monopoli pengadaan bahan makanan. Padahal di Juknis Nomor 401 (Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026) dijelaskan seharusnya SPPG melaksanakan survei pasar supaya mendapatkan bahan berkualitas dengan harga terbaik," tutur Hardi.