Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR menilai perlu adanya pengawasan dari KPK terkait pelatihan berbasis kursus online dalam program Kartu Prakerja. Pengawasan sangat diperlukan mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah sangat besar mencapai Rp5,6 triliun.
Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan pelatihan online itu juga melibatkan paltform digital yang ditunjuk sebagai mitra porgram Kartu Prakerja tanpa melalui mekanisme lelang. Di samping itu, dia mendengar proses eksekusinya untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntabel.
"Bahkan ada beberapa anggapan tentang adanya potensi KKN serta dagang pengaruh atau trading influence, maka pengawasan yang ketat dan melekat mutlak dibutuhkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, penyimpangan, dan korupsi," kata Didik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/5/2020).