JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan 36 kasus. Penghentian kasus tersebut demi adanya akuntabilitas dan kepastian hukum.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan hukum sesuai Pasal 5 UU KPK.
"Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," ujar Ali di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dia tidak menyebutkan detail kasus mana saja yang dihentikan. Menurutnya, kasus yang dihentikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, BUMN, penegak hukum, kementerian atau lembaga, DPR serta DPRD.
"Untuk 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam," ucapnya.
Dia menjelaskan, sesuai Pasal 40 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti kuat. Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian kasus dilakukan pada tahap penyelidikan.
"Pada Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019, penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa," ucapnya.