JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan pemantauan kepada BUMD DKI Jakarta, yakni PD Pasar Jaya sebagai salah satu penyedia dalam pengadaan barang dan jasa terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan pandemik Covid-19. Adapun, anggaran bansos yang disalurkan melalui PD Pasar Jaya, yaitu senilai Rp373 miliar.
Kasatgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaikha mengatakan mitigasi titik-titik rawan penyelewengan tetap dilakukan.
"Hal ini dilakukan KPK sebagai tindak lanjut atas mitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19, khususnya dalam penyelenggaraan jaring pengaman sosial," ucap Aida melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2020).
Hal tersebut disampaikannya saat video telekonferensi dengan tim perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin, dan perwakilan PD Dharma Jaya.
KPK melalui Koordinasi Pencegahan Wilayah III bersama-sama BPKP dan Inspektorat melakukan pendampingan dan pengawasan terkait empat titik rawan dalam proses refocusing dan realokasi anggaran, penyediaan barang dan jasa, penyaluran bansos serta pengelolaan bantuan yang masuk ke Pemda DKI Jakarta.