JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memproses laporan dugaan kolusi dan nepotisme yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dugaan nepotisme itu terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang melenggangkan Gibran Rakabuming Raka selaku keponakan Anwar Usman menjadi cawapres.
"Iya masih (berproses), dan pasti komunikasi antara (bidang) pengaduan masyarakat dengan pihak pelapor kan dilakukan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).
"Memang SOP-nya seperti itu. Siapa pun yang melapor kepada KPK atas dugaan tipikor, pasti tindak lanjutnya ada dari KPK untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pihak pelapor yang sebenarnya dilindungi UU," ujarnya.
KPK, menurut Ali, tidak akan pernah mengungkap identitas pelapor dugaan tipikor. Dia pun mengingatkan agar pelapor juga tidak mempublikasikan dirinya ke publik.
"Kami berharap pelapor tipikor tidak usah mempublikasikan dirinya. Karena memang ada UU-nya, melindunginya termasuk KPK," ucapnya.
Sebagaimana diberitakan, KPK menerima laporan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang dilakukan mantan Ketua MK Anwar Usman. Laporan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).