Diketahui, menjelang Pilkada 2018, KPK justru menetapkan tersangka terhadap delapan calon kepala daerah dan petahana karena terlibat kasus korupsi. Di antaranya, dua calon wali kota Malang yakni Mochamad Anton dan Yaqud Ananda Gudban.
Enam peserta Pilkada 2018 lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah cagub Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun, cagub Lampung Mustafa yang juga Bupati Lampung Tengah, cagub NTT Marianus Sae yang juga Bupati Ngada (NTT), dan petahana Pilkada Subang Imas Aryumningsih. Selain itu, petahana Pilkada Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM).
Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra Ruksamin mengapresiasi rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar KPK. "Kepala daerah membutuhkan penguatan dan pemahaman mendalam tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Ruksamin.