“Besok, JPU KPK merencanakan melimpahkan berkas perkara lima orang ini ke PN Bandung (Pengadilan Tipikor) untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung,” ujar dia.
Kelima pejabat di Pemkab Bekasi itu ditetapkan tersangka sejak tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Oktober 2018. Mereka dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 b atau pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kelimanya diduga menerima suap perizinan proyek Meikarta.