JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik KPK terus menghitung jumlah kerugian negara yang disebabkan perkara tersebut.
"Sejauh ini sudah lebih dari 300 PIHK yang dimintai keterangan untuk kebutuhan penghitungan KN (kerugian negara)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Dia menuturkan, ratusan PIHK tersebar di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jakarta, dan Kalimantan Selatan.
Diketahui, lembaga antirasuah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan di daerah.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan hal itu dilakukan saat tim penyidik melakukan pemeriksaan saksi dari biro perjalanan di Jawa Timur dan Yogyakarta.
"Tujuannya adalah kita akan benar-benar ya, melakukan penghitungan terhadap berapa sebetulnya nilai kerugian keuangan negaranya, jadi cek on the spot ya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).