Sebelumnya kader PPP Nizar Dahlan melaporkan kasus gratifikasi yang diduga melibatkan Suharso ke KPK, Kamis (5/11/2020). Dugaan penerimaan gratifikasi itu terkait bantuan carter pesawat jet pribadi saat kunjungan Suharso ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.
Sementara Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Kaukus Muda PPP Hammam Asy'ari menilai laporan dugaan gratifikasi Suharso yang dilayangkan ke KPK tidak berdasar.
Sebab, pesawat yang ditumpangi pengurus Suharso tidak berhubungan dengan jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atau anggota DPR meski Arsul Sani ikut di dalamnya.