JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima cicilan pengembalian kerugian keuangan negara atas proyek pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Cicilan itu diterima dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
KPK menerima cicilan pengembalian kerugian dari ketiga BUMN berdasarkan proyek pembangunan gedung di lokasi yang berbeda-beda.
Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK mengapresiasi bentuk cicilan pengembalian kerugian negara dari ketiga BUMN. Untuk itu, Ali menegaskan, KPK tetap menanti pelunasan utang kerugian negara hasil tindak pidana korupsi tersebut.
"KPK mengapresiasi sikap kooperatif dari pihak BUMN tersebut yang secara bertahap melakukan pembayaran kerugian keuangan negara. Saat ini KPK masih menunggu pelunasan pembayaran atas kerugian keuangan negara dimaksud," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).
Adapun bentuk pengembalian tersebut yakni penyetoran oleh PT Hutama Karya melalui rekening penampungan KPK sejumlah Rp10 Miliar.