JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap dugaan kongkalikong yang dilakukan pejabat negara dengan pengusaha dalam pengadaan alat kesehatan. Dalam pengadaan itu, harga alkes bisa digelembungkan atau di-mark up hingga mencapai 500 sampai 5.000 persen dari harga asli.
Hal itu disampaikan Alex saat berdialog dengan asosiasi pengusaha di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).
"Sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat rawan terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi. Bahkan tidak jarang, pada praktiknya penyelenggara negara dan pihak swasta melakukan kongkalikong untuk melakukan mark up harga mulai 500 persen hingga 5.000 persen dari harga asli," kata Alex, dikutip Jumat (25/8/2023).
Alex meminta para pengusaha alkes sama-sama mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor kesehatan. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk sektor kesehatan saat ini sangat tinggi.
"Tolong, karena bapak ibu dari industri dan gabungan alat kesehatan, jangan hanya jadi pendukung saja, tapi juga ikut menjadi vendor. Masukan saja ke e-katalog, jadi nggak perlu pake lelang. Harganya setidaknya sama dengan harga pasar,” kata Alex.
Pengusaha juga bisa turut melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Para pengusaha tidak perlu takut jika mendapat ancaman atau pemerasan dari penyelenggara negara.
"Kalau diperas atau dipaksa memberikan sesuatu, tentu ada pasal lain. Sehingga kita senang sekali jika ada laporan seperti itu, bapak ibu juga akan kami lindungi. Jangan sampai kesalahan penerima dilimpahkan pada pengusaha," ucap Alex.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron juga menyoroti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mendapat anggaran terbesar dari APBN. Kemenkes mendapat jatah APBN sebanyak Rp85,5 triliun pada 2023.
Bahkan, untuk 2024 mendatang, anggaran kesehatan sudah ditetapkan sebesar 5,6 persen dari APBN, mengalami kenaikan 8,1 persen dibanding 2023.
Besarnya anggaran ini harus dikelola dengan baik agar tidak ada oknum yang menyelewengkan baik dari pihak pejabat negara maupun swasta. Oleh karenanya, KPK mengajak para pelaku usaha agar tidak terjebak praktik tindak pidana korupsi di sektor kesehatan.