JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memeras Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal itu dilakukan dengan mengulur-ulur waktu penyelesaian izin.
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto para tersangka memiliki peran berbeda dalam praktik pemerasan tersebut. Adapun, tersangka PCW, ALF, dan JMS, akan memberitahu kekurangan berkas kepada pemohon yang sudah pernah menyerahkan sejumlah uang pada pengajuan sebelumnya, atau pemohon yang menjanjikan akan menyerahkan uang setelah dokumen RPTKA selesai diterbitkan.
Sedangkan, bagi pemohon yang tak memberi atau menjanjikan uang tak akan diinformasikan terkait kekurangan berkas. Bahkan, waktu penyelesaian izin akan diulur-ulur.
"Sedangkan bagi pemohon yang tidak memberikan uang, tidak diberitahu kekurangan berkasnya, tidak diproses, atau diulur-ulur waktu penyelesaiannya," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Bagi pemohon yang diinformasikan maka akan mendatangi kantor Kemnaker. Di situ, mereka dalam pertemuan itu PCW, ALF dan JMS yang menawarkan bantuan untuk mempercepat proses pengesahan dokumen RPTKA, dan meminta sejumlah uang.
"Setelah diperoleh kesepakatan, maka pihak Kemnaker menyerahkan nomor rekening tertentu untuk menampung uang dari pemohon," ucapnya.