JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Raja Ampat, Papua. Pungli dilakukan oknum masyarakat terhadap wisatawan.
"Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).
Tak hanya itu, ada pungli berupa pembayaran tanah kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau. Lalu ada ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.
KPK meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.
Tim Korsup Wilayah V KPK berkeliling di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk menelisik masalah korupsi dan pungli yang merugikan daerah ini.