Namun dia mengatakan, Bawaslu memberikan beberapa catatan untuk KPU antara lain KPU harus memberikan lampiran berita acara "by name by address" ke Bawaslu dan partai politik.
"Lampiran itu diberikan ke Bawaslu dan parpol untuk kesesuaian beserta lampiran Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)," ujar Abhan.
Dia juga meminta KPU menjamin hak memilih bagi pemilih yang berada di Rutan, Lapas, dan panti sosial.
Selain itu, dia juga meminta KPU berkoordinasi dengan institusinya serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi hak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tambahan agar masuk dalam DPT Khusus.
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 itu juga dihadiri antara lain perwakilan Komisi II DPR RI, Kemendagri, Kementerian Agama, Polri, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM.