KPU Sebut Wacana Nomor Urut Parpol Tak Berubah Kewenangan Pemerintah

Felldy Aslya Utama
Ketua KPU Hasyim Asy"ari (Foto: iNews.id/Rizki Maulana).

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut wacana nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 tak perlu diubah lagi bisa direalisasikan apabila pemerintah menyetujui. Usulan itu sebelumnya disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasyim menjelaskan wacana ini bisa dilaksanakan jika sudah dilakukan perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebab, dalam regulasi ini telah mengatur jika nomor urut partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan pengundian.

"Oleh sebab itu, kalau kemudian gagasan itu disetujui oleh katakanlah stakeholders peserta Pemilu, misalnya parpol, maka harus ada perubahan norma di dalam undang-undang," kata Hasyim, Sabtu (5/11/2022).

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan, jika semua pihak menyetujui adanya perubahan atas undang-undang Pemilu, maka yang paling memungkinkan itu bisa dilakukan dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kalau disetujui Perppu itu jadi UU, kalau enggak kan tak jadi UU. Karena Perppu ini produk pemerintah, maka ke depan potensial jadi UU saya kira lebih baik tanya ke pemerintah," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati pernah mengusulkan kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU, agar nomor partai politik peserta Pemilu di Pemilu lalu, tak diubah untuk Pemilu 2024 dan berikutnya.

"Sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu, bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai. Kan secara teknis, itu harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak," tutur Megawati beberapa waktu lalu. 

Editor : Muhammad Fida Ul Haq
Artikel Terkait
3 hari lalu

Alasan Ridho Rahmadi Menantu Amien Rais Mundur dari Ketum Partai Ummat, Sulit Bagi Waktu

3 hari lalu

Menantu Amien Rais Mundur dari Ketum Partai Ummat, Ustaz Sambo Jadi Pengganti

5 hari lalu

KPU Minta Tambahan Anggaran Rp78,3 Miliar untuk Persiapan Pemilu 2029, Ini Rinciannya

12 hari lalu

DKPP Tolak Aduan Bonatua Silalahi soal Verifikasi Dokumen Ijazah Jokowi

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal