"Saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini boleh saja salah satu opsi. Tapi kita perlu diskusikan antara DPR dengan pemerintah," kata Tito saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Tito menyebut pengkajian lebih mendalam atas wacana itu akan diseriuskan usai gelaran Pilkada 2024 selesai.
"Setelah selesai desk pilkada, itu adalah kita tadi disampaikan kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada," ujarnya.
Adapun delapan UU yang rencananya akan direvisi antara lain UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.