Dalam perkara tersebut, Sunjaya diduga menerima suap sebesar Rp100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Sunjaya juga diduga menerima pemberian tunai dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta sebagai imbalan mengatur rotasi beberapa jabatan, mulai dari jabatan lurah, camat, hingga eselon III.
“Bupati ini menjual jabatan yang tak patut dilakukan. KPK menyesalkan terjadi praktik penerimaan suap ini,” ujar Alex.
Atas perbuatannya, Sunjaya disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ditemui di Gedung KPK, Sunjaya membantah tuduhan penerimaan suap yang dialamatkan kepadanya. “Saya disangkakan menerima uang Rp 100 juta itu. Sampai sekarang saya belum pernah menerima uang itu,” kata Sunjaya kepada para awak media di Jakarta, Jumat (26/10/2018) pukul 00.11 WIB.
Politikus PDIP itu juga membantah menerima gratifikasi sebesar Rp6,4 miliar. “Enggak ada itu. Tidak ada,” ucapnya. Walaupun demikian, KPK menduga kuat Sunjaya menyimpan uang suap tersebut dalam rekening atas nama orang lain.