JAKARTA, iNews.id – Temuan 25 juta pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh koalisi pendukung bakal capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno ditanggapi serius oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kubu petahana itu mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah akurasi data pemilih tersebut.
“Terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap) kita bekerja sama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi–Ma'ruf, mari kita berkerja sama mendorong KPU (Komisi Pemilihan Umum), agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya,” ujar Sekretaris TKN Jokowi–Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Hasto menuding suara ganda yang teradapat dalam DPS Pemilu 2019 sebagai warisan dari sisa-sisa Pemilu 2009. Hasto pun lantas membandingkan Pemilu 2009 dengan Pemilu 2004 yang dinilainya lebih demokratis setelah Pemilu 1955.
“Pemilu 2009 adalah titik balik dari demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan (petahana),” kata Hasto.
Dia menuturkan, pada saat Pemilu 2004, ada pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, di tiap-tiap rumah masyarakat yang sudah terdata juga ditempeli stiker. Pendataan dilakukan secara berkelanjutan dan ditunjang dengan sistem IT yang baik.