Hasto mengatakan, Presiden Jokowi pun memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dia yakin nantinya masalah DPS yang terdapat puluhan juta suara ganda akan diselesaikan sebelum mendekati masa Pemilu 2019.
“Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi concern kami, bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional,” ucapnya.
Menurut mantan anggota DPR itu, pihaknya pun akan langsung melapor KPU jika menemukan adanya DPS ganda. Sampai saat ini, kata dia, TKN Jokowi–Ma’ruf terus mencermati isu temuan data pemilih ganda tersebut.
“PDI Perjuangan berteriak paling keras masalah (akurasi) DPT. Karena itu, saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan, kami mendorong agar tidak ada lagi persoalan DPT ini, sebagaimana terjadi pada 2009 lalu,” tutur Hasto.
Partai politik dari koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sebelumnya meminta KPU menunda pengumuman DPT yang sedianya direncanakan pada Rabu (5/9/2018) besok. Permintaan penundaan pengumuman itu muncul karena ditemukannya daftar pemilih ganda.
“Dari 137 juta data pemilih dalam DPS, ada 25 juta pemilih ganda yang tersebar di beberapa daerah pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9/2018) malam.