"Dibanding Bandara Radin Inten II atau Bandara Sultan Mahmud Badarudin II milik Pemprov Sumsel, total sekitar tujuh Kabupaten di wilayah Sumsel maupun Lampung, yang mudah terjangkau dari Bandara milik Angkatan Darat ini," ujarnya.
Tidak hanya itu, Candra mengungkapkan, Lanudad Gatot Subroto juga bisa membuka konektivitas di daerah-daerah terpencil, terutama bagi Kabupaten Way Kanan. Keterhubungan dengan daerah-daerah terpencil itu juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dilakukan pengembangan kawasan industri dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah di daerah tersebut. Untuk itu, dalam acara tersebut Gubernur berharap agar Kasad dapat membantu melakukan percepatan sehingga Lanudad ini dapat digunakan," katanya.
Keputusan mantan KSAD Jenderal TNI Mulyono terkait status Lanudad Gatot Subroto yang melayani penerbangan sipil, dia menilai sangat strategis. Alasannya, Lanudad Gatot Subroto tidak hanya membantu masyarakat Provinsi Lampung namun juga Provinsi Sumsel.
"Ini akan sangat membantu 2.876 jiwa yaitu masyarakat di dua provinsi tersebut, dan terutama di tujuh Kabupaten yaitu Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat dan Pesisir Barat, OKU Timur, OKU Selatan dan OKU Induk. Tentu ini akan menjadi sejarah tersendiri," ujarnya.
Selain Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI Polana Banguningsih Pramesti, hadir dalam kegiatan tersebut Dankodiklatad Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos, Irjenad Mayjen TNI Suko Pranoto, para Asisten Kasad, Danpuspenerbad, Kadispenad, Ketua DPRD Way Kanan, Kasrem 043/Gatam, Dandim 0427/Way Kanan, Komandan Lanudad Gatot Subroto Lampung dan Komandan Skadron Udara 12/Amur Jaya Yudha.