"World Justice Project mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (rule of law) dan penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, polisi/militer dan legislatif," tuturnya.
Maka, selain memperbaki sistem rekrutmen, sarana prasarana yang mencukupi, gaji perlu juga diperhatikan. Dia mencontohkan, pangkat Kapten di Polri dan Kapten di KPK gajinya beda.
Dia mengakui, itu bukan satu-satunya cara bebas korupsi. Namun, lebih pada penggajian yang rasional.
Pekerjaan pemerintah untuk meningkatkan IPK juga terkait PERC, yaitu persepsi korupsi sektor publik. Meliputi pimpinan politik nasional dan lokal, PNS pusat dan daerah, persepsi korupsi pada instatnsi tertentu yaitu kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan, pengawasan dan militer.
"Memang hal ini agak berat untuk diperbaiki sehingga pemimpin 2020-2025 nanti harusnya fokus pada peningkatan unsur-unsur yang nilainya masih rendah ini," ucapnya.