"Dan komunitas kehumasan ini seluruh perangkatnya kalau ditotal secara nasional sebetulnya cukup besar yaitu sekitar 8.000 lebih item dan itu akan kita koordinasikan dengan lebih optimal," katanya.
Dia menilai, pemerintah harus lebih aktif mengisi ruang publik dengan informasi mengenai program dan kegiatan yang dijalankan. Pasalnya, ruang digital tidak boleh dibiarkan didominasi informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai fakta.
“Pemerintah tidak bisa menunggu, harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi,” katanya.
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah memiliki jaringan kehumasan yang luas hingga ke daerah. Menurut dia, jaringan tersebut tidak hanya berfungsi menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menyerap aspirasi dan percakapan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan.
Selain itu, Bima mendorong insan kehumasan lebih banyak menyebarkan informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah.
“Supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK, tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi ada berita baik, ada hal yang inspiratif,” ujarnya.