"Karena itu, ini jelas-jelas pelanggaran karena mengikutsertakan anggota TNI aktif ke dalam acara tahapan Pemilu 2024," tambahnya.
Komang berharap Bawaslu dapat bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024.
Kuasa hukum pelapor Harli Muin meminta institusi TNI menindak tegas pelanggaran tersebut. Pasalnya hal ini menyangkut penegakan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
Harli juga menyebut pelanggaran itu sebagai pelanggaran etika dan profesionalitas TNI yang tidak dapat ditoleransi.